PORTAL BONTANG – Salah satu rangkaian proses implementasi Sistem Strategi Peningkatan Anggaran Responsif Gender Provinsi Kaltim atau Kaltim PEKA Gender ialah melakukan pendampingan/advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengungkapkan, pendampingan tersebut guna mendapatkan besaran Anggaran Responsif Gender (ARG).

“Tim Advokasi PPRG melakukan pendampingan kepada 34 perangkat daerah untuk dilakukan tagging terhadap program dan kegiatan yang berpotensi untuk ditingkatkan ARG pada semester II Tahun Anggaran 2022 ini,” terangnya.

Mengingat capaian ARG Kaltim pada Semester I Tahun 2022 masih sebesar 4,07 persen. Secara perhitungan, jumlah APBD Kaltim Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.679.878.053.600.

Baca Juga:   SAPA 129 Pastikan Pelaku Kekerasan Seksual Tak Kebal Hukum

Maka, pagu anggaran responsif gender yang terdiri belanja barang dan jasa, ditambah belanja bansos dan belanja modal, adalah sebesar Rp6.220.460.941.982.

Dari 34 perangkat daerah, sebanyak 23 perangkat daerah yang mempunyai program dan kegiatan yang berpotensi untuk ditingkatkan ARG pada semester II Tahun Anggaran 2022. Di antaranya sebagai berikut :

  1. Dinas Perkebunan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
  4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaann;
  5. Dinas Kehutanan;
  6. Dinas Perhubungan;
  7. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  9. Dinas Pariwisata;
  10. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  11. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  12. Dinas Lingkungan Hidup;
  13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM;
  15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  16. Dinas Sosial;
  17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  19. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  20. Badan Pendapatan Daerah;
  21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
  22. Inspektorat Daerah; dan
  23. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Baca Juga:   Kenali Dampak Kekerasan Berbasis Gender Online

“Hasil pendampingan sebanyak 23 perangkat daerah yang program dan kegiatannya bisa ditagging dengan jumlah ARF sebesar Rp689.448.014.558, dengan persentasi sebesar 5,23 persen,” kata Soraya.

Sedangkan, 10 perangkat daerah yang secara agregat anggaran responsif gender di atas 8 persen, dengan existing ARG sebesar Rp685.479.673.058, dengan persentasi sebesar 16,79 persen. ***