PORTALBONTANG.com – Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) akan terus berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) guna memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur di tengah pemangkasan anggaran yang signifikan.
Pemerintah telah memangkas anggaran Kementerian PU sebesar Rp81,38 triliun, menyisakan hanya Rp29,57 triliun untuk berbagai proyek nasional.
Meski begitu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, optimistis pembangunan IKN tetap bisa berjalan.
Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Gaji ke-13 dan THR 2025 Tetap Cair, Ini Perkiraan Jadwalnya
Menurutnya, meskipun anggaran awal Otorita IKN hanya Rp6,3 triliun, pemerintah telah memberikan tambahan dana sebesar Rp8,1 triliun.
“Mudah-mudahan (proyek) itu bisa dilanjutkan bersama Otorita IKN,” ujar Dewi saat ditemui di Komplek DPR RI, Kamis, 6 Februari 2025.
Kementerian PU sebelumnya telah mengalokasikan Rp40,29 triliun untuk pembangunan infrastruktur IKN. Namun, hingga awal 2025, belum ada anggaran baru yang direalisasikan.
“Anggaran itu (infrastruktur) diblokir semua,” ungkap Menteri PU, Dody Hanggodo.
Setelah Komisi V DPR menyetujui kebijakan efisiensi anggaran, Dody berencana mengajukan permohonan pembukaan blokir anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Langkah ini bertujuan memastikan proyek-proyek prioritas tetap bisa dieksekusi.
Dody juga menyoroti pentingnya tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan agar pembangunan infrastruktur tidak terhenti.
“Kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa tidak? Kalau bisa,” ujarnya.
Baca Juga: Menko AHY Soroti Kecelakaan Maut di Gerbang Tol Ciawi, 8 Korban Jiwa dan Evaluasi Keselamatan Jalan
Saat ini, Kementerian PU masih fokus menyesuaikan anggaran dan belum menjadwalkan kunjungan ke IKN.
“(Belum ada rencana ke IKN) kita urusin anggaran dulu. Nanti lah gampang ke IKN,” kata Dody, yang juga merupakan Politikus Demokrat.
Pemotongan anggaran menyebabkan pembatalan sejumlah proyek, di antaranya:
- Penghentian proyek fisik Single Years Contract (SYC) dan Multi Years Contract (MYC) yang didanai rupiah murni.
- Pembatalan pengadaan alat baru.
- Penggunaan dana tanggap darurat dengan lebih selektif.
Baca Juga: WNI Tanpa Dokumen di AS Cemas Hadapi Razia Imigrasi, Tapi Tak Punya Pilihan
Sebelum Pemangkasan, Kementerian PU Ajukan Tambahan Anggaran
Sebelum pemangkasan besar-besaran, Dody sempat mengusulkan tambahan Rp60,6 triliun dalam rapat dengan Komisi V DPR pada 3 Desember 2024.
Dari total tersebut, Rp14,87 triliun dialokasikan untuk pembangunan IKN, termasuk:
- Rp9,9 triliun untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, mencakup jalan KIPP, jalan tol, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang.
- Rp4,96 triliun untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, mencakup sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, dan pembangunan kantor pemerintahan.
Baca Juga: Wali Kota Bontang Resmikan 12 Gedung Baru, Tingkatkan Pelayanan Publik
Pakar tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai pemangkasan anggaran dapat memperlambat pembangunan IKN secara signifikan.
“Misalnya, yang belum selesai itu jalan tolnya. Dengan kondisi seperti ini (anggaran dipangkas), jangan bermimpi tahun 2028 bisa pindah,” kata Nirwono, Selasa, 4 Februari 2025.
Menurutnya, pengurangan Rp81,38 triliun merupakan tantangan besar bagi Kementerian PU yang perlu segera dievaluasi.
Baca Juga: Korban Penembakan 5 WNI di Malaysia Bertambah, Satu yang Koma Meninggal Dunia
Pemerintah Tegaskan Pembangunan IKN Tetap Berlanjut
Di tengah berbagai spekulasi, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), beserta jajaran Kementerian PU dan Otorita IKN di Istana Merdeka, Jakarta.
Mengutip laman resmi Kantor Staf Presiden, AHY menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana. Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029.
“Terkait IKN, pembangunan ini dipastikan akan berlanjut. Presiden juga telah memastikan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahun 2025 hingga 2029,” ujar AHY, dikutip dari presidenri.go.id, Kamis, 6 Februari 2025.
Baca Juga: GERAK Gelar Ngopi Senja: Bedah Kontribusi APBD Jakarta untuk Ekonomi Rakyat
Setelah penyelesaian Istana Negara dan Istana Garuda, fokus kini bergeser ke pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
“Jadi, ada beberapa penyesuaian yang tentu membutuhkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan setelah itu bisa segera dibangun,” jelasnya.
AHY menegaskan bahwa meskipun anggaran terbatas, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo.
“Kita harus menyesuaikan prioritas pembangunan agar target utama dalam lima tahun ke depan dapat didukung dengan baik,” ujarnya.
Baca Juga: Belum Dinaturalisasi PSSI, Kiper Serie B Italia Ini Diklaim Klub Barunya sebagai Pemain Indonesia
Ia juga menambahkan bahwa prioritas nasional lima tahun mendatang mencakup swasembada pangan, energi, air, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur tetap menjadi elemen utama dalam pencapaian target tersebut.
“Bukan berarti infrastruktur dinomorduakan. Justru, kita harus melakukan penyesuaian agar pembangunan nasional tetap berjalan dengan optimal,” pungkasnya. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
