Portalbontang.com, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto, menyampaikan pesan keras kepada seluruh jajaran manajemen Danantara.
Dalam forum Town Hall Meeting di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4/2025), Prabowo menegaskan pentingnya integritas dalam pengelolaan perusahaan milik negara tersebut.
Menghadapi tantangan transformasi ekonomi nasional, Prabowo menyerukan evaluasi ketat terhadap seluruh direksi dan pejabat tinggi Danantara.
Baca Juga: Prabowo Optimistis Danantara Capai Aset 1 Triliun USD, Tekankan Tata Kelola Transparan
Ia menekankan bahwa setiap pejabat yang terbukti menyalahgunakan wewenang atau tidak menunjukkan kinerja optimal akan segera dicopot.
“Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dilihat kinerjanya, akhlaknya, wataknya, dan prestasinya,” ujar Prabowo dengan tegas di hadapan para peserta acara.
Dalam kesempatan itu, Prabowo memperingatkan agar tidak ada toleransi terhadap praktik malas, penyalahgunaan fasilitas, maupun tindakan tidak etis lainnya.
“Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang tidak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” tegasnya lagi.
Baca Juga: Sidang Tipikor: Suami Mbak Ita Diduga Kendalikan Proyek Rp16 Miliar untuk 193 Paket Pekerjaan
Lebih lanjut, Prabowo menggarisbawahi pentingnya meritokrasi. Ia menginstruksikan agar rekrutmen dan promosi di Danantara dilakukan berdasarkan kompetensi dan dedikasi, tanpa mempertimbangkan latar belakang suku, agama, ras, ataupun afiliasi politik.
“Saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik,” tandas Prabowo.
Evaluasi Menyeluruh di Tubuh Danantara
Baca Juga: Sidang Tipikor Ungkap Instruksi Mbak Ita: Hapus Chat, Buang HP, dan Tutupi Bukti Transfer
Sejalan dengan arahan Prabowo, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi total, bukan hanya di induk perusahaan, tetapi juga pada seluruh anak usaha yang berada di bawah naungan Danantara Group.
“Evaluasi ini tidak hanya Danantara sendiri, tapi juga mencakup semua kerja sama dengan advisor, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk meningkatkan kompetensi, kepatutan, komitmen, dan karakter,” jelas Rosan.
Rosan memastikan, Danantara ke depan hanya akan dikelola oleh orang-orang yang memiliki rekam jejak profesional dan bersih dari segala bentuk penyimpangan.
Langkah Prabowo ini dinilai sejalan dengan misi pemerintahannya untuk melakukan pembersihan BUMN.
Baca Juga: Sidang Korupsi Mbak Ita: Saksi Sebut Dugaan Aliran Uang ke TNI, Polri, dan Kejaksaan
Data Kementerian BUMN menyebutkan, sejak tahun 2022 hingga 2024, terdapat lebih dari 30 kasus pelanggaran etik yang menyeret pejabat di sejumlah BUMN besar, termasuk praktik korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan nepotisme.
Laporan Transparency International Indonesia pada awal 2025 juga mengungkapkan bahwa sektor BUMN masih menjadi salah satu area paling rentan terhadap korupsi struktural. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
