Portalbontang.com, Jakarta – Rentetan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera menuai sorotan tajam dari Senayan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai bencana ini tidak bisa dikambinghitamkan semata-mata pada faktor cuaca ekstrem.
Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti adanya indikasi kerusakan lingkungan yang serius di kawasan hulu. Hal ini diperkuat dengan temuan banyaknya material kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus banjir, menjadi petunjuk kuat bahwa ada persoalan tata kelola hutan yang harus segera dibenahi.
“Tentu ya curah hujannya sangat ekstrem sekali, tetapi dari material yang terbawa logika kita juga mengatakan ini bukan hanya kemudian air yang melimpah, tetapi ada sesuatu di hulu, di lereng bukit yang terjadi,” tegas Alex kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025), dikutip dari kanal YouTube Parlemen TV.
Panggil Kementerian Kehutanan Besok
Merespons kondisi darurat tersebut, Komisi IV DPR RI bergerak cepat. Alex memastikan pihaknya telah menjadwalkan rapat kerja khusus dengan Kementerian Kehutanan untuk meminta penjelasan dan melakukan evaluasi menyeluruh terkait kondisi hutan di Sumatera.
“Oleh karena itu nanti pada Kamis, 4 Desember pukul 14.00 kita sudah mengundang Kementerian Kehutanan untuk paparan,” ungkapnya.
Pertemuan yang dijadwalkan esok hari ini menjadi momentum krusial. DPR akan menagih janji dan rencana evaluasi yang sebelumnya sempat disinggung oleh Menteri Kehutanan terkait perumusan kebijakan baru pengelolaan kawasan hutan.
“Apalagi kita sudah membaca pernyataan dari pak Menteri Kehutanan bahwa akan melakukan evaluasi dan merumuskan sebuah kebijakan untuk mengatasi hal ini,” imbuh Alex.
Waspada Siklon Berulang
Lebih jauh, Alex mengingatkan pemerintah untuk tidak reaktif hanya saat bencana terjadi. Menurutnya, pola cuaca ekstrem seperti siklon tropis memiliki potensi untuk berulang di masa mendatang, sehingga kebijakan kehutanan harus bersifat adaptif dan preventif.
“Siklon seperti ini apabila sudah terjadi tentu bisa kita prediksi untuk tahun-tahun depannya mungkin akan terjadi lagi,” ujarnya memperingatkan.
Ia mendesak adanya reformasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat ketahanan lingkungan di area rawan bencana, khususnya di wilayah dengan kontur perbukitan dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Oleh karena itu memang butuh kebijakan kehutanan yang baru agar bencana seperti ini tidak terulang lagi,” pungkas Alex.
Kendati fokus pada evaluasi kebijakan jangka panjang, Alex menegaskan bahwa prioritas utama saat ini tetap pada penanganan darurat bagi masyarakat terdampak. Ia meminta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bantuan logistik tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran. ***
