PORTAL BONTANG – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan kekerasan seksual terhadap NDN pegawai Kantor Kementerian Koperasi dan UKM dibatalkan.

Dengan dibatalkannya SP3, lanjut Mahfud MD, maka konsekuensinya proses hukum terhadap empat tersangka berinisial N, MF, WH dan ZPA kembali berjalan, begitu juga saksinya dianggap terlibat yaitu A, T dan H supaya terus diproses di Pengadilan.

Hal itu menjadi bagian dari hasil rapat bersama tentang kasus pemerkosaan terhadap pegawai Kemenko UKM, yang dihadiri Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban( LPSK), Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskim) Polri, Komisi Polisi Nasional (Kompolnas), Kejaksaan Agung, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementeriam Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), di Kantor Kemenko Polhukam, Senin 21 November 2022 lalu.

Baca Juga:   Lindungi Korban, UU TPKS Juga Beri Hak Ganti Rugi

“Alasan SP3 karena pencabutan laporan itu tidak benar secara hukum. Di dalam hukum, laporan tidak bisa dicabut. Kecuali pengaduan dapat dicabut,” tegas Mahfud MD dalam update Kemenko Polhukam yang dikutip PortalBontang.com dari Info Publik, Rabu 23 November 2022.

Menko Polhukam menyatakan tidak ada restorative justice terhadap kejahatan serius seperti pemerkosaan itu.

“Tidak ada konsep restorative justice pada kejahatan yang serius. Karenanya, perkara tersebut harus terus dibawa ke Pengadilan,” tegas Mehfud.

Menteri Mahfud menegaskan Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, hingga Polri telah memiliki pedoman terkait restorative justice.

“Restorative justice itu bukan sembarang tindak pidana orang mau berdamai lalu ditutup kasusnya. Jelas itu tidak bisa,” jelas Mahfud. ***