PORTAL BONTANG – Pertamina serius dalam menindak SPBU yang melayani pengetap bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Hal ini untuk mengamankan pasokan untuk masyarakat, terutama yang berhak.
Dari catatan Pertamina, sepanjang tahun 2022, total sudah 33 SPBU di seluruh wilayah Kalimantan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelayanan BBM subsidi.
“Kami memberikan peringatan keras pada seluruh lembaga penyalur untuk tidak melayani pembelian kendaraan dengan tangki modifikasi maupun pembelian tidak wajar,” kata Humas Pertamina Patra Niaga, Susanto Satria dikutip PortalBontang.com dari Antara.
Bila terbukti melanggar, pemilik usaha terancam akan diberikan sanksi, mulai dari teguran, pemotongan alokasi jatah BBM, hingga pemutusan hubungan usaha.
Pertamina sudah menyalurkan hampir 1,4 kilo liter (KL) BBM bersubsidi jenis Pertalite untuk regional Kalimantan dari jatah sebesar 1,78 KL lebih yang merupakan keseluruhan penyaluran sampai 14 Agustus 2022.
“Khusus untuk Kalimantan Timur, sudah kami salurkan BBM jenis Pertalite sebanyak 390.332 KL dari kuota 515.958 KL,” ujarnya.
Ada pula solar untuk regional Kalimantan dan BBM yang sudah dilepas ke pasar sebanyak 565.953 KL, sementara kuotanya 862.349 KL.
Di Kalimantan Timur sudah diserap pasar sebanyak 138.022 KL solar subsidi, dengan jatah 2022 sebanyak 206.182 KL.
“Kami imbau masyarakat bila membeli BBM subsidi, belilah sesuai keperluan,” kata Satria.
Pada kesempatan yang sama, Pertamina juga menyampaikan bagi siapa yang merasa berhak mendapatkan BBM bersubsidi, dapat mendaftarkan kendaraannya ke laman subsiditepat.mypertamina.id.com. Bisa juga datang ke booth registrasi yang ada di sebagian besar SPBU.
Pertamina juga memberikan instruksi kepada seluruh lembaga penyalur untuk menyalurkan produk sesuai dengan prosedur yang berlaku dan akan ada sanksi tegas terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran.
Harga solar subsidi yang Rp7.650 per liter menjadikannya sangat jauh di bawah harga solar nonsubsidi yang mencapai Rp17.200 per liter. Perbedaan harga hampir Rp10 ribu tersebut membuat solar subsidi menjadi rebutan. ***