Humas Digital dalam Pemerintahan

PORTAL BONTANG – Dunia digital bukan lagi di depan mata, namun sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Termasuk juga di dalam pemerintahan. Proses birokrasi yang serba cepat dan digital sudah menjadi tuntutan, mengikuti pola pikir cepat dan milenial yang dimiliki oleh generasi muda saat ini.

Salah satu bagian dalam pemerintahan yang harus terus beradaptasi adalah kehumasan pemerintah. Sebagai mata, telinga, dan mulut pemerintahan, humas harus mengikuti perubahan yang terjadi. Mulai dari infrastruktur sampai gaya pesan yang disampaikan. Semua harus mengikuti segmen dan target audiens yang baru; generasi muda.

Apa saja perubahan tersebut? Pertama, infrastruktur atau sarana penyampai informasi. Sebagai institusi, pemerintah diharap menjadi sumber yang valid dari segara jenis informasi yang beredar di dunia nyata dan dunia maya. Oleh karena itu, sarananya pun harus berkembang dan menjangkau semua kalangan, bukan hanya satu sarana saja.

Contohnya, jika sebelumnya kehumasan hanya mengandalkan sarana media cetak dan elektronik berupa TV dan radio, kini harus berkembang menggunakan media daring dan media sosial. Media sosial yang dipakai pun bermacam-macam, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, bahkan TikTok sekalipun.

Kedua, gaya pesan yang disampaikan. Sekarang bukan lagi eranya penyampaian pesan secara konvensional, dalam artisan menggunakan bahasa yang kaku dan penuh dengan teks njlimet. Kini, masyarakat lebih tertarik penyampaian pesan menggunakan gaya yang lebih informal, dengan bahasa anak muda dan kekinian, serta grafik atau animasi yang baik.

Dengan gaya tersebut, maka masyarakat akan merasa lebih didekati oleh pemerintah, dan proses penyampaian pesan pun akan lebih efektif. Karena dalam teori yang dipaparkan Harold D. Laswell, seorang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui sarana komunikasi, yang bisa saja di dalamnya ada noise atau gangguan. Nah, gangguan atau noise itu bisa berupa gaya-gaya pesan yang kaku dan tak fleksibel, sehingga membuat pesan yang harusnya sampai menjadi tidak efektif.

Dua faktor ini, infrastruktur dan gaya pesan yang disampaikan harusnya berjalan selaras dan seirama. Sebab, tanpa infrastruktur yang baik, gaya pesan yang ingin disampaikan tentu tak dapat dibuat dengan maksimal. Namun meski infrastrukturnya sudah bagus tapi gaya pesannya masih konvensional, tentu pesan tersebut tak menarik meski informasinya bisa jadi sangat penting.

Oleh karena itu, humas digital atau digital public relations dalam pemerintahan kini begitu penting diperhatikan bagi para pemangku kepentingan. Sebab, jika kehumasan digital ini dijalankan on the track, citra pemerintahan yang baik bisa terwujud.

Berbagai informasi negatif yang muncul pun bisa ditangkal dengan cara yang lebih elegan. Sehingga yang muncul adalah simpati dari masyarakat untuk mendukung pemerintahan berjalan dengan baik. Sebab, fungsi utama dari pemerintahan adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, termasuk pelayanan informasi. ***

*) Muhammad Zulfikar Akbar, S.Ikom adalah Pranata Humas Ahli Pertama di Bagian Prokompim Sekretariat Daerah Pemkot Bontang.