PORTAL BONTANG – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko menyampaikan secara langsung penolakan pihaknya terhadap proposal perdamaian yang disampaikan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Senada dengan penolakan terhadap usul perdamaian yang disampaikan Presiden Joko Widodo sebelumnya, Ukraina menyebut usul-usul itu terkesan “pro-Rusia.”
Proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan Prabowo dalam Dialog Shangri-La akhir pekan lalu, berisi lima point. Yaitu memberlakukan gencatan senjata, memundurkan posisi pasukan Rusia dan Ukraina hingga 15 kilometer, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di sepanjang zona demiliterisasi, membentuk pasukan pemantau yang meliputi negara-negara yang disepakati kedua pihak, serta menggelar referendum.
Dahnil Anzar Sinanjuntak, juru bicara Prabowo kepada VOA dan dikutip PortalBontang.com menjelaskan, proposal perdamaian yang disampaikan Prabowo di Singapura itu merupakan bagian dari upayanya menjalankan amanat konstitusi, yakni aktif mendorong perdamaian dunia. Hal ini, tambahnya, dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi politik bebas aktif yang dijalankan Indonesia.
Menurutnya, Prabowo akan terus menyuarakan resolusi damai, terlepas apakah disetujui atau tidak oleh pihak yang sedang berkonflik atau berperang.
“Penolakan adalah hal biasa dalam diplomasi. Yang terpenting adalah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk menjaga perdamaian dunia sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945. Itu akan terus dilakukan oleh Pak Prabowo sesuai amanat (konstitusi), yang sudah dilakukan juga oleh Presiden Jokowi,” kata Dahnil.
Pengamat: Usul Prabowo Tidak Masuk Akal
Pengamat Hubungan Internasional di Universitas Airlangga, Surabaya, Radityo Dharmaputra, menilai Prabowo dan timnya tidak memahami konflik Rusia-Ukraina dan perkembangan situasi terkini di sana. Bagaimana mungkin memberlakukan gencatan senjata tanpa ada jaminan keamanan, tanya Radityo. Menurutnya usulan Prabowo itu tidak masuk akal.
“Siapa yang menjamin Rusia akan berhenti (menyerang) misalnya. Kan, nggak ada jaminan. Kita tidak bisa meminta dua pihak yang berperang untuk berhenti. Dari situ saja, sudah tidak masuk akal mengusulkan gencatan senjata, sementara yang jelas Ukraina diserang,” ujar Radityo.
Terkait penarikan pasukan kedua belah pihak sejauh 15 kilometer, Radityo menegaskan pasukan Rusia saat ini berada di wilayah Ukraina. Meski menarik 15 kilometer, pasukan Rusia masih berada di wilayah Ukraina. Karena itu, dia meyakini Ukraina tidak mungkin menerima usulan tersebut.
Dia juga ragu soal gagasan penempatan pasukan perdamaian PBB karena Rusia, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tentunya tidak akan berdiam diri mendengar proposal itu. Radityo menilai usul melangsungkan referendum justru lebih tidak masuk akal lagi.
Secara keseluruhan, dia memperkirakan kelima usulan Prabowo untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina tidak mungkin dilaksanakan karena tidak sesuai kondisi di lapangan. Proses perdamaian baru bisa dilakukan jika perang berhenti, dan semua pasukan Rusia mundur dari wilayah Ukraina, termasuk wilayah-wilayah yang mereka klaim, paparnya.
Selain menurunkan ekspektasi atas penyelesaian konflik itu, Indonesia dinilai dapat memainkan peran dengan membuka komunikasi antara Rusia dan Ukraina; atau membentuk tim utusan khusus untuk menangani konflik Rusia-Ukraina dan dampaknya.
Lebih jauh Radityo mengatakan Indonesia sedianya menggandeng negara-negara kekuatan menengah, yakni anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) dan beberapa negara lain untuk membentuk sebuah forum dialog.
DPR Tegur Prabowo
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam menyampaikan opini, khususnya terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia.
Ia menilai posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, apalagi dalam Sidang Umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Indonesia, tambah Meutya, sedianya tetap menjunjung tinggi penegakan aturan atau rule of law, khususnya piagam PBB dan hukum internasional.
Indonesia, kata Meutya, menganut politik luar negeri bebas aktif. Hingga saat ini pun Indonesia masih terus mendorong dialog dan diplomasi antara Ukraina dan Rusia di berbagai forum multilateral. ***
