PORTAL BONTANG – Pada Kamis 10 November 2022, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim mempresentasikan proyek perubahan bernama Kaltim PEKA Gender.

Kaltim PEKA Gender atau Sistem Strategi Peningkatan Anggaran responsif Gender Kaltim ini dipresentasikan Kepala DKP3A Kaltim di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Puslatbang KDOD) Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Presentasi ini merupakan salah satu rangkaian DKP3A Kaltim sebagai peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Angkatan 14. Di mana, DKP3A Kaltim harus mempertanggungjawabkan propernya kepada juri dan mentor.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi selaku mentor menghadiri dan turut menilai presentasi yang dilakukan oleh DKP3A Kaltim.

Hadi menyatakan, proyek perubahan yang disampaikan oleh DKP3A Kaltim dan OPD di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim lainnya merupakan proper yang penting bagi pembangunan di Kaltim.

Baca Juga:   Kementerian PPPA Sambut Delegasi ASEAN Children's Forum di Jakarta

“Proper ini penting, dan mereka juga sudah bertemu saya untuk menyampaikan gagasan kepada saya selaku mentor,” ujarnya.

Hadi berharap agar proper tersebut bisa diaplikasikan secara maksimal dan perlu dikawal, sehingga bermanfaat bagi organisasi yang dipimpinnya.

Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita yang melakukan presentasi Kaltim PEKA Gender tersebut. Soraya menjelaskan, manfaat Kaltim PEKA Gender ini kepada OPD dan instansi, serta ke masyarakat.

“Manfaat bagi OPD dan instansi, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di sektor pengembangan potensi dan kompetensi, mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang setara, dan saling berbagi peran dalam menjalankan tupoksi.”

“Bagi masyarakat dan stakeholder, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan dan mendapatkan haknya dalam pelayanan publik, akses pendidikan, layanan kesehatan dan layanan dasar lainnya yang menjadi hak masyarakat,” jelas Soraya.

Baca Juga:   UU TPKS Terbit, Kepala DKP3A Kaltim Harap Korban Berani Lapor

Soraya menyatakan proyek perubahan Kaltim PEKA Gender ini akan memberikan perubahan yang cukup berarti.

Di antaranya kolaborasi Tim Driver melalui Tim Advokasi PPRG yang bekerja secara efektif untuk pendampingan perangkat daerah dalam menyusun PPRG melalui GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement).

“Terjadinya kenaikan anggaran responsif gender (ARG) Provinsi Kaltim yang cukup signifikan pada Semester II tahun 2022 untuk nilai agregat 10 perangkat daerah sebesar 16,76 persen,” pungkasnya. ***