PORTAL BONTANG – Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita menyatakan, bakal melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Rapat koordinasi antara DKP3A Kaltim dengan Kementerian PPPA itu untuk melakukan strategi mengantisipasi masuknya Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kaltim.
Memang, lanjut Kepala DKP3A Kaltim, masuknya IKN ke Kaltim memberikan dampak yang banyak. Salah satunya lonjakan masyarakat yang bemigrasi ke Kaltim dan kenaikan angka kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
Noryani mengakui, pihaknya masih belum ada program strategi khusus antisipasi IKN dari Kementerian PPPA. Padahal, ia mengakui seluruh daerah di Kaltim perlu mengantisipasi adanya IKN.
“Tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke daerah. Ini urusan nasional, daerah kan sepanjang sesuai kemampuan kita. Untuk program, ya di daerah masing-masing,” kata Noryani.
Sehingga, ia juga berharap agar Badan Otorita IKN bisa memperhatikan dampak dinamika perpindahan kependudukan ke Kaltim tersebut.
Sementara itu, ia mengakui pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian PPPA.
“Dalam waktu akan rapat koordinasi dengan Kementerian PPPA. Kita ingin tahu sikap dari Kementerian PPPA untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang masuk di Tahun 2024,” pungkasnya. ***
