PORTAL BONTANG – Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menyatakan kebijakan Pemerintah dalam pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke program bantuan sosial (bansos) tambahan sudah tepat.
Namun Agus mengingatkan pengalihan subsidi BBM ke bansos membutuhkan data yang benar dan akurat untuk penerimanya.
“Penyaluran bansos tambahan memerlukan data yang benar dan akurat soal masyarakat miskin penerima bansos, sehingga lebih produktif,” kata Agus Pambagio seperti dilansir Antara dan dikutip PortalBontang.com.
Menurut Agus, jika data tersebut salah, maka orang yang tidak berhak akan menikmati bansos. Hal itu, harus diantisipasi oleh pemerintah.
Mengenai besaran bansos tambahan yang diterima oleh masyarakat, Agus Pambagio tidak mempermasalahkan hal tersebut karena jika bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan gizi anak maka akan tercukupi. Akan tetapi, kalau digunakan untuk hal lain pasti orang-orang berpendapat jumlahnya kecil.
Soal rencana kenaikan harga BBM, Agus Pambagio juga mengakui BBM subsidi yang disiapkan pemerintah untuk rakyat kurang mampu ternyata ikut dinikmati oleh orang mampu, dan hal tersebut sudah berlangsung sejak lama tanpa ada teguran atau hukuman dari pemerintah.
Sementara itu, Ketua Umum Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut), Abdul Rahman, berharap penyesuaian subsidi energi dapat menyejahterakan rakyat Indonesia.
“Langkah Pemerintah menyesuaikan subsidi energi sudah tepat. Hanya saja perlu mempertimbangkan aspek kesejahteraan sosial,” kata Rahman.
Menurut Rahman, kebijakan penyesuaian dana subsidi energi harus benar-benar dipikirkan matang agar memberikan manfaat bagi masyarakat, dikarenakan kebijakan energi berdampak besar terhadap perekonomian nasional.
Rahman menegaskan, subsidi energi meliputi BBM jenis solar, pertalite, LPG, dan listrik selama ini berdampak positif bagi masyarakat, hanya saja masih belum tepat sasaran.
“Untuk itu, perlu ada desain khusus kebijakan realokasi dana subsidi ini, agar manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh kelompolk masyarakat menengah ke bawah,” katanya.
Ia berharap Pemerintah terus memantapkan kajian terkait dampak dari kebijakan penyesuaian dana subsidi dan kompensasi energi ini, sebelum kebijakan terbaru itu diimplementasikan.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menyatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar selama ini tidak tepat sasaran.
Berdasarkan data, 80 persen anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dinikmati oleh 30 persen penduduk terkaya di Indonesia.
Menurut Usman, BBM subsidi lainya yakni solar juga digunakan oleh orang kaya dan dunia usaha, sehingga kurang dari 1 juta kilo liter (kl) dari total 15 juta kl, yang dinikmati masyarakat miskin.
“Mekanisme subsidi itu mestinya pada orang, dan bukan barang agar bisa tepat sasaran. Saat ini subsidi masih berdasarkan barang sehingga semua orang masih menikmatinya,” kata Usman. ***
