PORTAL BONTANG – Jika berbicara Ibu Kota Nusantara (IKN), tidak terlepas dengan kebahagiaan bagi masyarakat Kaltim. Di mana, kesempatan dalam meningkatkan pembangunan semakin terbuka lebar. Tetapi ada hal yang harus diantisipasi.
Yakni, potensi besar kenaikan angka kasus kekerasan perempuan dan anak di Kaltim, khususnya IKN. Karena, secara teori dan dilihat di Jakarta, semakin metropolisnya suatu kota, semakin besar juga masalah sosial. Potensi ini menjadi perhatian bersama.
Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita mengakui hal tersebut. Ia merasa, secara integral, seluruh pihak harus duduk bersama untuk mendiskusikan persiapan dampak sosial masuknya IKN.
“Kita tahu IKN ini mencangkup minimal 3 daerah, PPU (Penajam Paser Utara), Balikpapan dan Kutai Kertanegara (Kukar). Sebagai daerah penyangga, Samarinda dan Paser, harus mengantisipasi hal tersebut.”
“Kita di Kaltim, memang harus mengantisipasi hal tersebut. Apalagi di Tahun 2024, ada lonjakan masyarakat yang bermigrasi ke Kaltim,” paparnya.
DKP3A Kaltim akan mencoba melakukan koordinasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk mencoba membuat strategi antisipasi masuknya IKN. ***
